Surabaya – Penetapan status tersangka Imam Nahrawi mendapat banyak respon dari publik. Pasalnya banyak yang menyayangkan penetapan status tersangka oleh KPK yang terkesan dipaksakan.

Ketua PKC PMII Jatim, Abdul Ghoni mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh tebang pilih dalam menangani kasus korupsi. KPK dalam melaksanakan tugasnya harus menjamin asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas sesuai amanah Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dia juga menekankan bahwa KPK harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dalam kasus dana hibah KONI 2018 yang menyeret nama Menpora RI Imam nahrawi sangat dipaksakan dan syarat kepentingan politik. Mengingat Menpora RI banyak menorehkan prestasi saat menjabat sebagai menteri kabinet kerja Joko Widodo.

Abdul Ghoni menilai KPK sudah tidak menjadi lembaga independen, profesional dan adil. Namun KPK hari ini disinyalir sebagai kepanjangan tangan dari orang orang yang berkepentingan.

Mahasiswa pasca sarjana Unair Surabaya itu juga mengakatakan banyak dugaan muncul bahwa didalam tubuh KPK sudah tidak Independen lagi, kini KPK berada diujung tanduk kepercayaan publik. Kata Ghoni ketika diminta keterangan di kantor PKC PMII Jawa Timur (19/09/2019) Surabaya.

Kini publik semakin bingung, semua keputusanya akan dipertanyakan orang banyak bersifat murni hukumkah atau pesanan politik. Saya berharap keadilan ditempatkan pada posisi yang sebenar – benarnya.

Fiat justitia ruat caelum Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh”. Kami seluruh kader PMII Jawa Timur memberikan support moril dan meminta keadilan untuk senior kami sahabat Imam Nahrawi, ujarnya. (Randy)

Comments are closed.