Surabaya – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Jawa Timur, turut merespon soal huru hara anjloknya harga garam produksi petambak lokal di Jawa Timur.

Sekretaris PKC PMII Jawa Timur, Fadil mengatakan pokok permasalahan anjloknya harga garam adalah derasnya laju impor yang berdampak pada rendahnya harga garam lokal sampai pada kisaran Rp300 per kg.

“Impor garam merupakan akar masalah rendahnya nilai jual garam lokal” ungkapnya kepada pmiijatim.or.id, Minggu, Surabaya (08/09/2019).

Menurut Fadil, pemerintah harus belajar pada kejadian beberapa tahun terakhir, khususnya pada praktik impor garam yang membuat petambak garam lokal menjerit karena harga garam terjun bebas.

“Tidak heran Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti geram dengan praktik impor yang merupakan konspirasi perusahaan untuk mendapatkan untung berlipat ganda”, tandasnya.

Lebih jauh, Fadil menjelaskan pada tahun 2017, Diriktur Utama PT. Garam ditangkap di Gresik karena penyalagunaan izin impor, mengubah garam industri menjadi garam konsumsi.

“Pada medio tahun 2018 kejadian serupa terulang kembali oleh salah satu perusahaan importir garam yang mendapatkan jatah kuota impor”, tambahnya.

Oleh sebab itu, Fadil menegaskan evaluasi segera penentuan kuota impor garam yang sudah ditentukan oleh pemerintah. PP No 9 tahun 2018 nyatanya tidak satu tarikan nafas dengan UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya dan Petambak Garam. Undang-undang tersebut mengamanahkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga memiliki kewenangan dalam persoalan impor garam.

“Pemerintah harus hadir ditengah kondisi harga garam yang memprihatinkan. Harus ada intervensi pemerintah baik mengenai kualitas garam maupun mendongkrak harga. Pemerintah segera rumuskan regulasi yang berpihak kepada petambak garam serta bongkar praktik bisnis gelap mafia garam”, tutupnya. (asp)

Comments are closed.